A'an Owners: Budidaya Cabe Rawit

A'an Owners: Budidaya Cabe Rawit: Cabai (Capsicum Annum var longum) merupakan salah satu komoditas hortikultura yang memiliki nilai ekonomi penting di Indonesia, Karena buahn...

TEMPO.CO, Jakarta- Anggota Komisi Hukum DPR dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya Martin Hutabarat mengaku kaget dengan perpindahan Angelina Sondakh ke komisinya. Ia mengaku heran dengan keputusan itu mengingat Angie, sapaan Angelina, sudah berstatus sebagai tersangka. Namun, ia meminta masuknya Angie ini tak menyurutkan suara Komisi Hukum untuk terus mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi mengusut tuntas soal wisma atlet.

"Saya heran juga dengan keputusan ini. Tapi saya ingatkan kepada teman-teman jangan karena ada Angie, Komisi Hukum DPR jadi surut menuntut penuntasan kasus wisma atlet dan badan anggaran kepada KPK," ujarnya kepada Tempo, Rabu 15 Februari 2012.

Kemarin, Fraksi Partai Demokrat memindahkan Angelina Sondakh ke Komisi Hukum. Ia juga dicopot dari posisi nya di Badan Anggaran DPR. Keputusan ini mengandung kontroversi mengingat status tersangka Angie dalam kasus korupsi wisma atlet. Perpindahan ini dikhawatirkan akan menimbulkan konflik kepentingan karena Komisi Pemberantasan Korupsi adalah mitra kerja dari Komisi Hukum DPR.

Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Angelina Sondakh sebagai tersangka dalam kasus wisma atlet. Janda Adjie Massaid ini terseret kasus wisma atlet setelah namanya disebut-sebut beberapa tersangka dan terdakwa di pengadilan. Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin mengatakan Angelina berperan besar dalam memuluskan anggaran proyek ini di DPR. Selain itu, ia juga disebut menerima aliran dana wisma atlet sebesar Rp 5 miliar.

Martin menghormati kebijakan perpindahan anggota yang dilakukan oleh Fraksi Partai Demokrat. Namun, ia mengakui adanya kejanggalan secara etika dengan perpindahan ini. "Dulu waktu Nazar bermasalah dia dipindah, gantinya Nasir. Sekarang Nasir ketahuan masuk LP itu dipindah juga, tapi kok gantinya Angie?" ujarnya.

Ia mengakui bahwa Komisi III memang memiliki daya tarik tersendiri bagi para politisi. Dengan rekan kerja seperti KPK, Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Agung, dan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan, Komisi III memang menjadi perhatian publik dan memiliki kedekatan dengan aparat penegak hukum. "Saya lihat Komisi III ini rating-nya tinggi. Contohnya Nazaruddin kan dari dulu maunya di Komisi III karena bisa dekat dengan aparat penegak hukum," ujarnya.